Page 6 - E-PAPER HARIAN FAJAR
P. 6
OPINI
6 4 JULI 2019
KAMIS
1. Opini yang dikirim ke Harian FAJAR, tidak boleh dikirim ke media lain. INTERAKTIF
2. Setiap opini yang dikirim wajib menyertakan foto terbaru (tidak boleh hitam putih), Keluhan, koreksi, dan masukan yang ditujukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/
nomor telepon, dan nomor rekening penulis. Opini maksimal 550 - 650 kata. kota, BUMN, BUMD, dan instansi lainnya, dan dikirim melalui
3. Opini dikirim ke: [email protected] | [email protected] SMS/WhatsApp: +62 811-422-6988
TAJUK
Benahi Penerbangan Sistem Zonasi dan Kesenjangan Pendidikan
emerintah seolah tak bisa menemukan formulasi te-
pat mengatasi “konflik” penumpang pesawat versus
Pmaskapai. Aturan yang telah dibuat, tak mengekseku-
si. Lebih tepatnya, tak memberi rasa adil bagi semua pihak. OLEH yah perdesaan dan perkota- bil bersekolah. Angka pe- Jika dibandingkan, pendu- kebijakan tepat dan tidak
Regulasi penerbangan, misalnya, Peraturan Menteri Perhu- an. Persentase penduduk kerja anak masih menjadi duk perkotaan secara rata- menimbulkan keresahan
bungan (Permenhub) No. PM 20/2019 dan Keputusan Men- yang tidak pernah sekolah pekerjaan rumah bagi pe- rata sudah menyelesaikan para orang tua. Sistem zona-
teri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 72/2019 yang dibu- dan tidak tamat sekolah da- merintah. pendidikan 9 tahun, teta- si bisa diberlakukan berda-
at, justru tak kunjung mengembalikan rasa keadilan masyara- sar lebih tinggi di perdesaan Kesenjangan pendidikan pi rata-rata lama sekolah sarkan kondisi daerah. So-
kat. Cenderung menguntungkan maskapai. dibandingkan wilayah per- juga terlihat pada penyan- penduduk perdesaan baru lusi yang baik kadang sulit
Memang, aturan Mekanisme Formulasi Perhitungan dan kotaan. Secara umum, sebe- dang disabilitas. Lebih dari sebesar 7 tahun atau kelas diterapkan pada awal pem-
Penetapan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) sar 32,48 persen penduduk 50 persen kalangan difabel 1 SMP/sederajat. berlakuan kebijakan.
Penumpang Pelayanan Ekonomi Angkutan Udara Niaga Ber- desa hanya mampu berse- yang masih mendomina- Jika ditelisik lebih jauh, Sistem zonasi merupa-
jadwal Dalam Negeri ini sejatinya menjadi patokan bagi mas- kolah hingga tingkat sekolah si tingkat pendidikan ren- ketimpangan pendidikan kan langkah awal pemera-
kapai. dasar. Selebihnya putus se- dah. Padahal kebijakan pe- antara wilayah perdesaan taan pendidikan. Kebijak-
Namun sayang, kini sulit menemukan tiket dengan TBB. Pe- kolah. Sedangkan sebagian merintah sudah mengatur dan perkotaan cukup ting- an ini harus segera diikuti
numpang justru harus membeli tiket dengan TBA, plus pajak besar penduduk perkotaan tentang pendidikan inklu- gi. Hal ini disebabkan oleh dengan pemerataan guru,
dan asuransi yang besarannya Rp100-an ribu-Rp200-an ribu, sudah tamat sekolah mene- sif bagi peserta didik yang adanya perbedaan sarana menghapus stigma seko-
untuk penerbangan domestik. M. ALIEM ngah atas/sederajat. memiliki kelainan dan me- dan prasarana pendidikan lah favorit, dan memba-
Dalam regulasi baru ini, pemerintah yang sebelumnya ASN Badan Pusat Statistik Tidak bisa dipungkiri jika miliki potensi kecerdasan yang tersedia di sekolah. Se- ngun sekolah baru. Peme-
mengatur persentase TBB sebesar 30 persen dari tarif batas Kab Barru status ekonomi penduduk dan atau bakat istimewa un- lain itu, masih terdapat per- rataan pendidikan tidak se-
atas (TBA), kini menjadi 35 persen. Sayang, maskapai tetap masih berperan dalam ca- tuk tetap bisa bersekolah. bedaan jumlah guru, kua- batas wacana demi kualitas
menggunakan TBA sebagai acuan menjual kursi kepada ca- paian pendidikan. Bisa Indikator lain yang me- litas guru, dan penerapan generasi muda yang berda-
lon penumpang. dikatakan bahwa sema- nunjukkan ketimpangan kurikulum yang ujungnya ya saing tinggi. Oleh karena
Belakangan, tuntutan penurunan kembali diembuskan pe- Sistem zonasi kin baik status perekono- di sektor pendidikan ada- menjadi pembeda kualitas itu, besaran persentase pe-
merintah melalui kementerian koordinator bidang ekonomi bertujuan untuk mian penduduk, semakin lah rata-rata lama sekolah. sekolah. Stigma sekolah fa- nerimaan siswa dari jalur
dan kementerian perhubungan. Pemicunya, makin kurang tinggi pula jenjang pen- Angka rata-rata lama seko- vorit terbangun dari keleng- zonasi mesti diterapkan se-
orang naik pesawat. Pada 1 Juli lalu, para pihak terkait pener- memberikan akses didikan yang dapat dita- lah penduduk usia 15 ta- kapan fasilitas sekolah yang suai kondisi daerah. Jangan
bangan, menyepakati adanya tiket murah untuk waktu ter- dan keadilan kepada matkan. Anak yang ber- hun ke atas sebesar 8,58 ta- cukup berpengaruh terha- sampai kebijakan ini me-
tentu untuk kembali menggairahkan industri penerbangan. semua kalangan asal dari keluarga mis- hun atau setara dengan ke- dap kualitas siswa. mupus harapan anak un-
Akan tetapi, keputusan itu belum dilengkapi dengan pe-
tunjuk operasional dan teknis untuk menjalankannya. Pihak terhadap pendidikan. kin dihadapkan pada pi- las 2 SMP/sederajat. De- Melihat kesenjangan tuk melanjutkan sekolah.
maskapai menjanjikan, hari ini baru akan mengumumkan- lihan lain yakni bekerja. ngan kata lain, secara nasi- pendidikan berdasarkan Sehingga hanya menimbul-
data-data di atas, pemerin-
kan keresahan dan menam-
nya. Itu pun jika jadi. ekolah tidak hanya da- Tidak sedikit dari mere- onal program wajib belajar bah angka putus sekolah. (*)
Kita masih meraba-raba, seperti apa teknis tiket murah itu. pat diakses oleh pen- ka yang harus bekerja sam- 9 tahun itu belum tercapai. tah diharapkan mengambil
Berapa kursi per flight, besarannya berapa, rute mana saja, dan S duduk kalangan atas,
berlaku kapan saja. Namun, apa pun, itu kita mendukung bah- tetapi dapat dinikmati oleh
wa tiket murah --dan bukan murahan-- masih tetap bisa dinik- semua orang tanpa meman-
mati. Terutama oleh masyarakat menengah ke bawah. dang kemampuan finansial.
Sebagai konsumen, kita juga berekspektasi, tak kunjung tun- Bagaimanapun pendidikan
tasnya tarif tiket yang sudah berbulan-bulan terjadi ini, bukan formal masih menjadi salah
karena kebingungan pemerintah menentukan arah industri satu jalan untuk memutus
penerbangan dihadapkan dengan kepentingan publik. rantai kemiskinan.
Kita juga mendukung agar Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) terus menginvestigasi dugaan adanya duopo- Namun, sayangnya akses
li dalam industri maskapai dalam negeri. Sembari, publik juga ke sarana pendidikan belum
bisa dinikmati oleh seluruh
mendorong perlunya pasar maskapai dibuka untuk perusaha-
an lain, selain dua grup maskapai yang kini mendominasi jasa penduduk. Masih terdapat
penerbangan domestik. Makin ramai maskapai, makin banyak ketimpangan sarana pen-
pilihan bagi konsumen. (*) didikan antara wilayah per-
kotaan dan perdesaan. Ba-
ngunan sekolah belum ter-
sedia secara merata. Sehing-
ga memutus harapan anak
di beberapa daerah untuk
melanjutkan pendidikan.
Harapan Perempuan Lalu, sebenarnya bagaima-
na potret pendidikan di In-
donesia saat ini?
Mengutip Publikasi Sta-
angkaian Pilpres 2019 telah berakhir, dan Presi- tistik Pendidikan (Potret
den Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Pendidikan Indonesia) ta-
Amin menjadi pemenang. Sebagai pemimpin pi- hun 2018, BPS mencatat
R lihan rakyat yang akan dilantik akhir bulan Okto- lima dari seribu anak SD
ber mendatang, sangat diharapkan memberikan perlin- yang mengalami putus se-
dungan yang lebih “besar dan baik” kepada kaum perem- kolah. Angka tersebut se-
puan dibandingkan periode sebelumnya. makin melebar pada jen-
Harapan kaum perempuan didasarkan karena bebera- jang pendidikan lebih ting-
pa tahun terakhir ini terjadi peningkatan kekerasan di ru- gi. Dimana terdapat 29 dari
ang pribadi terhadap perempuan. Menurut catatan Kom- 1.000 anak Sekolah Mene-
nas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan mening- ngah Atas (SMA)/sederajat
kat karena masyarakat semakin berani melapor. putus sekolah. Angka putus
Jumlah kekerasan terhadap perempuan yang telah dilapor- sekolah di perdesaan lebih
kan masyarakat mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika besar dibandingkan di per-
pada tahun 2017 Komnas Perempuan mencatat kasus keke- kotaan.
rasan hanya sebanyak 348.466 kasus. Maka pada tahun 2018, Data BPS menunjukkan
jumlah kasus yang dilaporkan ke berbagai organisasi perlin- angka persentase anak yang
dungan perempuan dan lembaga pemerintah melonjak men- tidak bersekolah cukup ting-
jadi 406.178 kasus. gi di jenjang sekolah me-
Sesuai data Komnas Perempuan, kejadian kekerasan ter- nengah. Pada 2018 tercatat
tinggi pada 2018 terdiri dari kekerasan fisik (41 persen), seksu- sebanyak 0,78 persen anak
al (31 persen), psikis (17 persen), dan ekonomi (11 persen). Ke- usia 7-12 tahun, 4,64 per-
mudian dari data Komnas Perempuan disebutkan bahwa pe- sen anak usia 13-15 tahun
laku kekerasan adalah orang dekat korban: memiliki hubung- dan sekitar 28,01 persen
an darah (ayah, kakak, adik, dan saudara orang tua korban), ke- anak usia 16-18 tahun yang
kerabatan, perkawinan, dan relasi dekat (kekasih). tidak bersekolah. Data me-
Peningkatan aksi kekerasan yang dialami kaum perem-
puan, seharusnya menjadi perhatian pemerintah, khususnya nunjukkan fakta bahwa se-
makin bertambah usia anak,
Presiden Jokowi Widodo dan wakilnya kelak KH Ma’ruf Amin
memberikan perhatian kepada masalah yang dihadapi perem- maka persentase tidak ber-
sekolah juga semakin tinggi.
puan. Sebab kekerasan terhadap perempuan merupakan pe-
langgaran hak asasi manusia berbasis gender. Persentase anak tidak berse-
Sayangnya, kekerasan terhadap perempuan di Indone- kolah di wilayah perdesaan
sia yang merupakan pelanggaran terhadap HAM dan diskri- jauh lebih tinggi.
minasi masih dianggap kejadian yang lumrah sehingga terus Tingkat pendidikan ma-
berulang. Bahkan untuk sebagian masyarakat dianggap seba- syarakat Indonesia sudah
gai sesuatu yang memalukan sehingga harus disembunyikan. mencapai jenjang sekolah
Organisasi masyarakat sipil perempuan yang tergabung menengah. Berdasarkan
dalam Jaringan Kerja Program Legislasi Pro-Perempuan su- data susenas, diketahui se-
dah mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memba- buah fakta bahwa hanya ada
has dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Peng- satu dari empat penduduk
hapusan Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang ini usia 15 tahun ke atas yang
tidak bisa lagi ditunda-tunda karena kejahatan seksual terus telah menamatkan seko-
terjadi di masyarakat. lah menengah atas/sedera-
Kami berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersa- jat. Penduduk yang mampu
ma tokoh-tokoh di Tanah Air memberikan dukungan penuh menyelesaikan pendidik-
agar undang-undang tersebut bisa disahkan. Sebab diperlu- an hingga tingkat perguru-
kan perlindungan hukum yang mumpuni dan paripurna mu- an tinggi hanya sekitar de-
lai dari pencegahan sampai dengan penanganan, termasuk di lapan persen.
dalamnya pemulihan korban kekerasan dan penindakan ter- Kesenjangan akses pen-
hadap pelaku kekerasan. (*) didikan terlihat antara wila-
Dalam melaksanakan
Pemimpin Umum: H.M. Agus Salim Alwi Hamu Penerbit: CGͶ @SRXN 8NYNb >_bN^ F<HCC A_Ͷ ώF>ώ@S^`S^ ώF<HCCώ3Ͷ ώ GV[Ͷ@NbSd tugas jurnalistik, wartawan
Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab: Arsyad Hakim Direktur Utama: H.M. Agus Salim Alwi Hamu Harian Fajar dibekali
Wakil Pemimpin Redaksi Bidang Quality Control dan Produksi: Fadil Sunarya Direktur: Faisal Syam
Kepala Redaktur Pelaksana dan Liputan: Amrullah B. Gani Wakil Direktur: Ardhy Syamsu, Erni M.T tanda pengenal dan tidak
Redaktur Utama: Harifuddin, Kasman Pembina: Dahlan Iskan, Chairman: HM Alwi Hamu, Komisaris Utama: H. Syamsu Nur, Wakil Komisaris Utama: Ratna Dewi, Komisaris: Dorothea Samola, diperkenankan menerima
Kepala Litbang: Nurdin Tappa Me[ZXŴX 9N^X Bdd_W FͶFX^N^cNbX 7QX` H. Sahel Abdullah. maupun meminta imbalan
Wakil Kepala Online: Muh. Fajaruddin Ombudsman: FegNbRX GWNWXb EXRgN^ =ͶFX[N]]N F;ANkXbeRRX^ CNcXVNX @e^YX^ FͶ3ciΑNbX <bgN^ MNX^eRRX^Ͷ dari siapapun, dalam bentuk
Sekretaris Redaksi: Anggi S. Ugart @N^NYSb CS]NcNbN^ <Z[N^ RN^ Bů ASgc Akbar Hamdan, Manajer Pemasaran Koran dan Online: Rasid Alfarizi. Asisten Manajer Pemasaran Koran: Ahmad apapun, serta dengan
Dewan Redaksi: H.M. Alwi Hamu, H. Syamsu Nur, Sukriansyah S. Latief, Nur Alim Djalil, Muhammad Yusuf AR, Faisal Syam, Suwardi Thahir, Aidir Amin Azhar. Kepala Pengaduan dan Pelayanan: Asri. Kepala Eceran dan Langganan: Makmur. Senior Manajer: Syaifuddin. Asisten Manajer Iklan: Arief Anwar. Kepala alasan apapun.
6NeR @F >Nbd_^_ Me[ZXŴX 9N^X Bdd_W FX[NWeRRX^ 9S^RN 8NQWbeRRX^ CN[N`N 4eie^V @NZce] Fe^NbdX FNX^ @ecdNTN >eTe^V 3Ͷ 3^XdN 3]XSbͶ Iklan: Sukri. Manajer Marketing Komunikasi: Muh Yunus. Manajer Keuangan: JNWie HdN]NͶ Kepala Administrasi dan Pajak: Fahira Amalia Zainal. Kepala Penagihan
Staf Redaksi: Dian Hendiyanto, EXRgN^ @NbkeZX <]N] 6ke[ZXŴX LeZS]X >_d_ ;N]RN^X FNWNbe^N LecbXNRX GNZRXb EXRgN^ Aeb[X^N 3bciNRͶ Reporter: Piutang Koran dan Iklan: H. Darwis Djalil. Manajer SDM, Legal, dan Umum: Basri Abbas. Asisten Manajer: 3[űN^ciNW MeVXd_Ͷ Kepala SDM, Legal, Personalia: Sauki, Semua penulis Opini/Artikel
Amiruddin. Fotografer: Muhammad Idham Ama, Tawakkal, Nurhadi Sasu, Abe Bandoe, Yusran. Wartawan Daerah: Suardi (Gowa-Takalar), Muhlis Majid S.H. Kepala Bagian Umum: Basri. G. Kepala Sekretaris: Fitriany Solong. serta Kolom Lepas hendak-
(Bantaeng-Jeneponto), Imam Rahmanto (Bone), Sirajuddin (Sinjai-Bulukumba-Selayar), Asriadi (Soppeng), Iman Setiawan (Wajo), Arini (Maros), Sakinah Alamat Redaksi / Tata Usaha=[ HbX` Fe]_WNbY_ A_ @NZNccNbΝ telp (0411) 441441 ͥWe^dX^Vͦ ͥ ͦ Sirkulasi ͥ ͦ 8NhͶTata Usaha ͥ ͦ Ν nya mencantumkan Nomor
F (Pangkep), Rusman (Barruͦ GNeűZ ;NciX] (Parepare-Sidrap-Pinrang), Farisal (Enrekangͦ 8bSRSbXQW FecS[Xce ͥToraja-Toraja Utara), Syahruddin Syah FaxͶ ESRNZcX ͥ ͦ Ͷ Kantor Pemasaran: =[ 4_d_[S]`N^VN^ A_Ͷ @NZNccNb ;C Ͷ ;NbXc (Biro Bandara) Gedung Terminal Bandara Internasional
(Luwu Utara-Luwu Timur-Palopo-Luwu), Edward Ade Saputra (Sulbar). Kepala Desain dan Layout: Suryansyah. Wakil Kepala Desain dan Layout: Andi Fe[dN^ ;NcN^eRRX^ ;C Ͷ Biro Daerah: ;C ͺ 7Ri 4NcbX (Parepare) =[Ͷ 3^RX 5N]]X A_Ͷ dS[` ͥ ͦ Ν ;C ͺ Rekening dan NPWP. Naskah
Muhammad Fadel. Biro Jakarta: Ardiansyah. Redaksi (0411) 441441 e-mail: _`X^X͠TNYNb_^[X^SͶQ_], cSZbSRTNYNb͠V]NX[ͶQ_] Rudi Hermansyah (Boneͦ =[ ?N^VcNd A_ 4_^S ͥ ͦ ;C ͺ 3cbX (Palopoͦ =[ =S^RͶFeRXb]N^ A_ 4 dS[` ͥ ͦ ;C ͺ yang di kirim ke redaksi
Percetakan: CGͶ 83=3E 9E38<>3Ν=[ͶHbX` Fe]_WNbY_ A_Ͷ @NZNccNbͶ Perwakilan Jakarta: @Ͷ<[WN] Ν =?Ͷ >SPNi_bN^ ?N]N CN[ I<< A_ Ͷ GS[` ͥ ͦ Ν8Nh Syamsuddin (Sengkangͦ =[ >; 3cΑNR A_ dS[` ͥ ͦ (Sidrap) =[ =S^R FeRXb]N^ A_ FXRbN` ;C Suhardi (Bulukumbaͦ =[ 4NZdX 3RXVe^N menjadi milik harian FAJAR,
ͥ ͦ Ͷ Perwakilan Surabaya: 8NYbX^ GNYeRRX^ =[Ͷ @NcYXR A_Ͷ >S[Ͷ 3cS]b_g_Ͷ GS[` ͥ ͦ Ͷ 8NhͶ ͥ ͦ Ͷ Kepala Perwakilan Sulbar: A_Ͷ >NP 4e[eZe]PN ;` ͺ 8NR[i ͥMarosͦ =[ C_b_c @Nb_cΝ@NZNccNb >] dS[` ͥ ͦ ;C ͺ EeRX ;Sb]N^ciNW ͥSinjaiͦ =[ karena itu naskah yang
@ ANcbe^ Aeb =?Ͷ E7 @NbdNRX^NdN EeZ_ GB GN]PNi_ZN >3I A_Ͷ @N]eYe Ͷ Kepala Perwakilan Gowa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng- CSbcNdeN^ ENiN A_ FX^YNX dS[` ͥ ͦ ;C ͺ 7bgX^ ͥGowaͦ =[ Fe[dN^ ;NcN^eRRX^ A_ 3 Fe^VVe]X^NcN dS[` ͥ ͦ ;C sama tidak boleh dikirim ke
Bulukumba: Arman K Sewang. Kepala Perwakilan Maros-Pangkep: Mustaqim Musma. Kepala Perwakilan Parepare-Barru-Sidrap-Pinrang-Enrekang: Edi ͺ ESkZi Me[űZNb ͥMamujuͦ >_]`Ͷ G_ GN]PNiNZ_ >NfͶ =[ ES @NbdNRX^NdN FX]P_b_ Fe[PNb ;C . Bank 4N^Z @eN]N[Nd QNPN^V
Basri. Kepala Perwakilan Bone-Soppeng-Wajo-Sinjai-Selayar: Hamsah. Kepala Perwakilan Palopo-Luwu Timur-Luwu Utara-Luwu-Toraja-Toraja Utara: @NZNccNb Ν Ν 4A< 5NPN^V @Ndd_N^VX^V Ν Ν 453 CSddNbN^X @NZNccNb Ν Ν 4N^Z @N^RXbX 5NPN^V CSddNbN^X @NZNccNb Ν media lain. Semua isi artikel/
Abd Rahim. Harga Langganan : E` Ͷ ώ Pe[N^ SQSbN^ RN[N] Z_dN Ͷ ώ SZcN]`[NbͶ 6NSbNW [NX^ RXcSceNXZN^ _^VZ_c ZXbX]Ͷ Tarif Iklan: Umum tulisan yang berasal dari
ͥ4[NQZ JWXdSώ4Jͦ E` Ͷ Νώ]] Z_[_] ͥE` Ͷ Νώ]] Z_[_] `Sb =N^eNbX ͦ JNb^N ͥ8e[[ 5_[_ebώ85ͦ E` Ͷ Νώ]] Z_[_] ͥE` Ͷ Νώ]] Ν Ν 4N^Z Fe[cS[PNb Ν Ν Ν Ͷ luar, sepenuhnya tanggung
Z_[_] `Sb =N^eNbX ͦͶ jawab penulis bersangkutan.
DESAIN:A. SUMARDIYANTO
